Pengangguran

Pengangguran

Istilah pengangguran dalam bahasa Belanda memiliki tiga arti. Dalam kamus M.J. Koenen’s  (Koenens; 1923) dinyatakan sebagai berikut:

1. Werkeloos. Istilah ini diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri yang meskipun tanpa bekerja setiap bulannya dapat menerima uang pension, bahkan juga mendapat kenaikan uang pension sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Werkloos. Istilah ini diperuntukkan bagi penduduk di daerah dingin, pada musim winter mereka tidak perlu bekerja, dan kebutuhan hidup sehari-hari telah mereka persiapakan pada hari-hari menjelang winter dating.

3.  Werkloze. Istilah ini diperuntukkan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi tanpa/belum memperoleh pekerjaan.

Sementara, orang beranggapan bila seseorang tidak menjadi pegawai negeri sipil/ABRI, mersa belum bekerja atau menyebut dirinya pengangguran. Padahal, sebenarnya bekerja sebagai pegawai negeri/swasta, pedagang besar/kecil/bakul, buruh, dan sebagainya,bila telah memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya, sesungguhnya ia bukan pengangguran, dalam hal ini termasuk pemulung, pengamen, pengemis, dan sebagainya.

Penganggur yang sering menjadi masalah sosial adalah mereka yang enggan bekerja atau kurang gigih berusaha, bahkan tidak mau berusaha atau bersusah payah. Karenanya, menjadikan orang tersebut sebagai parasit masyarakat,parasit keluarga, parasit orang tua, atau parasit saudaranya. Untuk itu, agar mereka tidak berlarut-larut menjadi pengganggu masyarakat, tugas masyarakatlah untuk mendekati dan membinanya agar mau mencoba berusaha dan bekerja apapun asalkan halal untuk dapat menghasilkan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari hasil usahanya sendiri. Misalnya, dengan memberikan pengertian dan perlunya pendidikan wiraswasta. Hal ini dimantapkan dengan semboyan “bila ada kemauan, pasti ada jalan” (Gunawan, 2000: 73-74).

Fenomena pengangguran di Indonesia memang cukup memprihatinkan. Sekarang, kita tidak bisa lagi memakai alasan pendidikan kurang tinggi menjadi penyebab utama seseorang itu menganggur atau tidak bekerja karena ijazahnya tidak bisa diterima di perusahaan maupun institusi negara. Sekarang ini, sudah ada istilah pengangguran intelektual yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi, sudah banyak dari pemuda-pemuda kita yang sekolah sudah tinggi, bergelar sarjana, tapi tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Bahkan fenomena tersebiut semakin meningkat, yaitu tidak sedikit kalangan intelektual pascasarjana (S2) yang masih bingung mencari kerja. Kita tentunya heran karena kalangan intelektual seharusnya sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu mengatasi persoalan sosial dan persoalan kebangsaan tersebut, tapi faktanya mereka justru ikut mempersempit peluang kerja, ikut menjadi persoalan sosial tersebut.

Dari data survey tenaga kerja nasional tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), mengungkapkan, dari 21,2 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta orang atau sekitar 22,2 persen adalah pengangguran. Menurut  Aditia Sudarto, seorang konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) Daya Dimensi Indonesia, kondisi tersebut lebih mengkhawatirkan lagi, tingkat pengangguran terbuka itu di dominasi oleh lulusan diploma dan universitas dengan kisaran angka 2 juta orang. Merekalah yang kerap disebut dengan “pengangguran akademik”.

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (jobless). Pengangguran dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengagguran terbuka (open unemployment).

Dari narasi berbagai fakta fenomena pengagguran nasional di atas, penanganan atas persoalan tersebut perlu kerja sama antara pihak sekolah dan masyarakat luas. Pihak sekolah dapat melakukannya dengan mengadakan dan meningkatkan program pembelajaran ilmu keterampilan, penguatan kurikulum pendidikan karakter, kemandirian, dan penguatan mental. Pihak sekolah juga bisa mengadakan kerja sama dengan masyarakat, khususnya dengan pihak kalangan pedagang, pengusaha yang memiliki perusahaan, atau pabrik untuk bisa melakukan pelatihan kerja dan memberikan potensi-potensi kerja pada perusahaan tersebut. Pihak sekolah juga dengan masyarakat luas, terutama pendayagunaan potensi yang ada dalam masyarakat, seperti daerah pertanian, menciptakan suasana pertanian yang maju dan mengasyikkan, dan peserta didik tidak malu untuk menjadi petani karena dengan menjadi petani pun ia bisa sukses atau kaya.

Title: Pengangguran; Written by Unknown; Rating: 5 dari 5